Review Buku Mediasi. BAB 2

Nama : Asep Ridwan
Npm :1602030052
Prody/kls :As/ A
Semester : 5
Mata kuliah :Mediasi Dan Arbitrase

BAB ll
Asal Mula Perdamayan Perdata

A. Tinjauan Umum Lembaga Perdamayan
“Bahwa tujuan berperkara di pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur, tetapi lebih di tujukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan.”

Kalimat di atas di nyatakan oleh salah seorang praktisi dan pakar hukum indonesia, yaitu M.yahya Harahap. Sebuah kalimat yang surat pengertian serta memberi pemahaman bahwa pengajuan sengketa perdata ke pengadilan secara substansial sebenarnya bertujuan untuk mencari pemecahan masalah bagi para pihak masing-masing bisa mendapat keputusan yang mencerminkan keadilan.

B. Lembaga Perdamayan Negara
Pengertian perdamayan berasal dari kata dading yang mana di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) buku tiga titel XVlll dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 dan juga di atur dalam Herziene inlandsche regle ment(HIR) khususnya pasal 130.

Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:
Pasal 130 HIR/154 RBG. Menyebutkan:
Jika pada hari yang di tentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.

C. Perdamayan Di Dalam Pengadilan
Di rumusan pasal 1851 ayat 1 BW secara gramatikal dapat di tafsirkan sebagai berikut:

a) Perdamayan bisa di laksanakan di dalam pengadilan ( menyelesaikan perkara perdata );

b) Perdamayan dading dapat di adakan di luar pengadilan (mencegah timbnya perkara perdata).

Ada tiga hal yang bisaa di tarik darivperumusan pasal 130 ayat 2 tersebut yaitu:
• Sepucuk kata, maksudnya akta ini di buat setelah kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dalam perdamaian.
• Kedua belah pihak di hukum untuk menaati perjanjian yang telah di sepakati.
Akta perdamaian tersebut mempunyai ketentuan hukum serta akan di jalankan seperti putusan biasa,padahal dari akta perdamaian itu bukanya merupakan hasil dari pertimbangan hakim, akan tetapi dasar kehendak dan kesepakatan para yang bersengketa.

D. PERDAMAYAN DI LUAR PENGADILAN
Perdamaian di luar pengadilan, adalah suatu perdamaian yang di buat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi di ajukan ke pengadilan.perdamaian di luar sidang pengadilan dapat di lakukan oleh para pihak di hadapan notaris ataupun para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Perdamaian yang di buat dengan akta notaris akan menjamin kepastian hukum, jika salah satu pihak tidak mau atau enggan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut,maka akta tersebut dapat di ajukan ke pengadilan guna di mintakan pelaksanaan eksekusinya.

Perdamayan diluar sidang pengadilan yang di buat dengan akta di bawah tangan, dalam pelaksanaanya akan mengalami kesulitan, jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat itu.

Menurut retnowulan sutantio dan iskandar oerpikarta-winata:
Bahwa perdamaian yang berhasil di lakukan oleh pihak pihak sendiri di luar sidang.perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang alabila tidak di taati oleh salah satu pihak, maka harus di ajukan melalui proses pengadilan.

Oleh karena itu bisa di buat,kesimpulan bahwa pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan tergantung para pihak yang bersengketa itu sendiri dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi .

Beranjak dari pasal 1851 BW yang mempunyai lengertian bahwa perdamaian dapat di laksanakan di dalam pengadilan maupun di buat di luar pengadilan. Maka dapat di tarik keaimpulan bahwa dengan di hubungkan pasal 1858 BW dengan pasal 1851 Bw perdamaian yang di lakukan di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan keputusan hakim yang pasti, hanya saja pelaksanaanya sangat tergantung kerelaan atau kesadaran para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakn apa yanv sudah di sepakati dan di tiangkan menjadi suatu perdamaian yang mengilat pra pihak.

Hasil kesepakatan damai yang di laksanakan di luar pengadilan kemudian di ajukan ke pengadilan terlebih dahulu akan di teliti oleh hakim yang memeriksa dan mengadili. Apabila memenuhi beberapa persyratan , antara lain:

• Seauai khendak para pihak
• Tidak bertentangan dengan hukum
• Tidak merugikan pihak ke tiga
• Dapat di eksekusi
• Dengan iktikad baik.

• Maka kesepakatan damai tersebut akan di kuatkan oleh hakim kedalam bentuk akta prdamaian .hal tersrbit di atur dalam pasal 23 ayat 1 , 2,3 dan perma nomor 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan. Penelitian terhadap syarat-syarat tersebut adalah adalah supaya kesepakatan perdamaian yang akan di kuatkan menjadi akta perdamaian yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hak pihak ke dan bisa di laksanakan tanpa ada hambtan.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *