Sejarah Singkat Perkembangan Mediasi

A. Perkembangan Dari Lembaga

Dading Ke Lembaga Mediasi
Lembaga damai/dading sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/15 RBG selama bertahun-tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Di dalam praktiiik di pengadilan, lembaga tersebut secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.

• Kesimpulan komisi 1 menyatakan beberapa hal,sebagai berikut:
1. Usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG.
2. Upaya perdamaian melakukan 2 tahap yaitu:
Pertama : upaya penyempurnaan petitum gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam pasal 132 HIR/156 RBG

Kedua : upaya perdamaian/dading mengupayakan para pihakmemilih penyelesaian sengketa melalui dading.
Beberapa hasil/kesimpulan dari Rapat kerja nasional terbatas MA RI tersebut menjadi titik tolak dan landasan terbitnya surat edaran MA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan Lembaga Damai.
Sebagai penjabaran Rekomendasi sidang tahunan MPR Tahun 2000 agar MA mengatasi tunggakan perkara, maka RAKERNAS MA RI DI Yogyakarta menerbitkan Sema No. Tahun 2002.

B. Perma No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Dengan berlakunya Perma No.2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian. Sebelumnya berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBG hakim hanya berusaha mendamaikan perkara pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya Sema No.1 Tahun 2002 dan selanjutnya Perma No.2 Tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Perubahan tersebut adalah dari lembaga damai/dading menjadi bentuk baru yaitu Mediasi. Perubahan tersebut bisa dipahami mekanisme pembelajaran bagi masyarakat supaya lebih serius dalam memandang lembaga perdamaian yang dalam hal ini melalui prosedur yaitu Mediasi.

C. Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan
Dalam pelaksanaan mediasi menurut Perma No.1 Tahun 2008 ialah perkecualiannya apabila para pihak sendiri memperbolekan pihak luar yang tidak terkait untuk mengikuti jalannya mediasi atau untuk mengetahui perkembangan informasi mediasi. Jadi apabila para pihak bersengketa memperbolekan informasi dalam proses mediasi diketahui atau diakses oleh pihak lain maka hal tersebut di perbolehkan.

D. Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Urgensi mediasi dalam perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau MA dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 perma No.1 Tahun 2016).

NAMA / NPM : ROZY AFRIANSYAH / 1602030065
SEMESTER : 5 ( LIMA )
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM ( AHS)
MATA KULIAH : MEDIASI DAN ARBITRASE
TUGAS : REVIEW

BAB 3

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *