Sejarah Singkat Mediasi

Berikut ini adalah review atas buku yang berjudul SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MEDIASI. Buku ini ditulis oleh Maskur Hidayat,. SH. M.H. Review ini dilakukan pada BAB III.

A. Perkembangan dari Lembaga Dading ke Lembaga Mediasi
Lembaga damai/dading sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBG selama bertahun-tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Dalam pasal tersebut adalah usaha aktif dari hakim agar berusaha mendamaikan pihak yang berperkara.

B. Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (dading). Sebelumnya berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBG hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya Sema No. 1 Tahun 2002 dan selanjutnya Perma no. 2 tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan.

C. Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
Pada dasarnya Perma nomor 1 tahun 2008 adalah penyempurnaan dari perma no. 1 tahun
2002 dan perma nomor 2 tahun 2003.

D. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Secara lebih luas dalam perma ini dibahas mengetahui pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Hal baru yang diatur dalam perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bias terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara ( pasal 22 ayat 1 perma nomor 1 tahun 2016).

Dan, konsekuensi lanjutan, adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi.
Jadi, mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara ( pasal 22 ayat 4 perma nomor 1 tahun 2016.)

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *