Asal Mula Lembaga Perdamaian Perdata

A.TINJAUAN UMUM LEMBAGA PERDAMAIAN

“bahwa tujuan berperkara di pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan barang yang kabur, tetapi lebih ditunjukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasaan kepada belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan.”

Kalimat di atas dinyatakan oleh seorang praktisi dan pakar hukum di Indonesia , yaitu M. Yahya Harahap. Sebuah kalimat yang syarat pengertian serta memberi pemahaman bahwa pengajuan sengketa perdata ke pengadilan secara subtansian sebenarnya bertujuan untuk mencari pemecahan masalah bagi para pihak masing-masing mendapatkan putusan yang mencerminkan keadilan.

Artinya penyelesain sengketa melalui prosedur litigasi (dimuka pengadilan) diharapkan bisa menjadi factor penyelesain yang benar-benar memberikan solusi bagi pihak-pihak yang berperkara.

Tetapi lazimnya penyelasaian sengketa melalui pengadilan tentunya ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang tentu saja merasa senang karena putusan pengadilan menguntukan pihaknya.

Sampai saaat ini masyarakat masih menggangap behwa penyelesain sengketa melalui lembaga pengadilan adalah sebuah pilihan yang cukup layak untuk dipertimbangkan.

B. LEMBAGA PERDAMAIAN DALAM BW

Pengertian perdamaian berasal dari kata danding yang mana mengatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (BW) BUku III Titel XVIII pasal 1851 sampai dengan pasal
1864 dan juga di atur dalam Herziene Inlandsche Reglement (HIR) khususnya pasal 130.

Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:

“perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”

Pasal 130 HIR\154 RBg, menyebutkan:

  1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
  2. Jika perdamian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamain itu berkekuatan dan di jalankan sebagai putusan biasa.

Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan rumusan pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak unutk mengakhiri suatu perkara.

Disini para pihak ditunutu untuk lebih toleran dan akomodatif terhadap pihak lawan. Agar bisa dicapai win win solution. Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlakukannya seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepasklan haknya atas hal-hal yang terdapat dalam isi perjanjian dalaml perdamaian yang telah disepakati.

Menurut pasal 1854 BW disebutkan sebagai berikut:

“setiap perjanjian perdamaian hanya terbatas pada soal yang termasuk didalamnya. Pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubunganya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut.”

Adapun menurut pasal 1855 BW disebutkan:

“setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termsuk di dalamnya, baik perkara pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dalam satu-satunya dari apa yang dituliskan”

Dari pasal 1854 BW dan pasal 1855 BW tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agar bisa di capaisuatu perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa diharuskasn melepaskasn sebagian dari tuntuan mereka demi tercapinya kesepakatan itu. Toleransi kedua belah pihak yang telah bersengketa secara timbal balik tersebut merupakan factor yang sangat penting untuk tercapainya perdamaian.

Perdamaian hanya bisa dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. untuk tercapainya perdamian, maka berlaku pula tentang syarat-syarat sah nya perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 BW yang menyebutkan:

  1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
  3. Mengenai suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena menyangkut isi dan objek perjanjian. Syarat pertama atau sepakat dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

Adapun syarat kedua adalah kecakapan, ini berarti bahwa melakukan saeorang perjanjian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Dalam hal ini para pihak dalam kontrak yang bersangkutan haruslah dalam keadaaan “cakap berbuat”

Pada dasarnya semua orang mempunyai kecakapan (berwenang) untuk membuat kontrak kecuali mereka tergolong sebagai berikut:

  1. Orang yang belum dewasa.
  2. Orang yang ditempatkan dibawah pengampunan.
  3. Wanita yang bersuami.
  4. Orang yang dilarang oleh UU untuk melakukan perbuatan tertentu (1330 KUH Perdata).

Syarat ketiga atau hal tertentu, artinya bahwa suatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas tertentu. Barnag yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “syarat untuk adanya dadding adalah pengorbanan para pihak untuk melepaskan sekedar haknya. Selain syarat danding harus ada perselisihan atau sengketa, mengorbankan saekedar haknya dengan cara sukarela masih ada satu lagi syarat lain, yaitu bahwa perdamaian harus dibuat secara tertulis.

Artinya bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dibaut secara tertulis dan hal ini merupakan perjanjian formal dalam arti ditetapkan dengan formalitas tertentu. Dengan sebuah perjanjian tertulis, maka ada kepastian hukum yang menjadi pegangan para pihak.

Perdamaian (dading) didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian haknya dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, jelaslah bahwa perdamaian (dading) harus memenuhi syarat tertentu antara lain:

  • Harus ada perselisihan;
  • Harus ada pengirbanan para pihak untuk melepaskan saekedar haknya denga sukarela;
  • Harus ada perjanjian tertulis;
  • Harus ada objek dari perjanjian, dalam hal ini adalah harta benda.

Perdamaian diatur dalam hukum perdata formal dan hukum perdata matriel.dalam hukum perdata formil tealh diatur pada pasal 130 ayat 1 HIR.

Adapum dalam bidang hukum perdata material, perdamaian (dading) diatur dalam buku III titel XVIII BW mulai dari pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

C. PERDAMAIAN DI DALAM PENGADILAN

Seperti yang telah diuraikan bahawa perngertian perdamaian dalam perumusan pasal 1851 ayat 1 BW.

Dari rumusan pasal 1851 ayat 1 BW secara Gramitikal dapat ditafsirkan sebagai berikut:

  1. Perdamaian bisa dilakukan di dalam pengadilan (menyelesaikan perkara perdata);
  2. Perdamaian (dading) dapat diadakan diluar pengadilan (mencegah timbulnya perkara perdata).

Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata dimuka pengadilan, dalam p[asal 1851 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa “jika hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya alan mendamaikan mereka itu”.

Selanjutnya pasal 130 ayat 2 HIR, menyebutkan bahwa:

“jika perdamain yang demikian itu dapat dicapai, maka maka pada waktu sidang itu dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang iut, dalam mana kedua belah pihak dihukum menaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa.

Mengenai kekuatan hukum putusan perdamaian A.T Hamid menyatakan bahwa:

“putusan perdamaian yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa di sertai hukum pengadilan negri berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai hukum tetap”.

Pada dasarnya putusan perdamaian merupakan prosedur lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya merupakan produk lembaga peradilan. Melainkan kreasi pihak yang berperkara yang memang telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan membuat akta perdamian.

D. PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Perdamaian diluar pengadilan adalah suatu perdamaian yang dibuat olah para pihak sebelum saengketa yang terjadi diajukan di pengadilan. Perdamian yang dibuat dihadapan notaris akan dibuatkan akta yang disebut akta notaris, sedangkan perdamaian yang dibuat sendiri para pihak disebut akta di bawh tangan. Akta yang dibuat notaris akan menjamin kepastian hukum.

Perdamaiann diluar pengadilan yang dibuiat akta yang dibuat di bawah tangan, dalam pelaksanaannya akan mengalammi kesulitan, jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat itu.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata:

“ bahwa perdamaian yang berhasil dilakukan oleh pihak-pihak sendiri diluar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila ditaati oleh salah satu pihak, maka harus diajukan melalui proses pengadilan”.

Hasil kesepakatan damai yang dilaksanakan diluar pengadilan kemudia diajukan ke pengadilan terlebih dahulu akan diteliti oleh hakim yang memeriksa dan mengadili, apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

  1. Sesuai kehendak para pihak.
  2. Tidak bertentangan dengan hukum.
  3. Tidak merugikan pihak ketiga.
  4. Dapat dieksekusi.
  5. Dengan iktikad baik.

Maka kesepakatan damaio tersebut akan dikuatkan oleh hakim kedalam akta perdamaian. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 ayat 1,2, dan 3 perma Nomor 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan Mediasi di pengadilan.

Penelitian terhadap syarat-syarat terseebut adalah upaya kesepakatan perdamaian yang akan dikuatkan menjadi akta perdamaian yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hak pihak ketiga dan bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan.

Nama : Hikmatul Alia
Kelas/Semester : A/V
Prodi : AS
NPM : 1602030026
Mata Kuliah : Mediasi&Arbitrase

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *