Sejarah Perkembangan Mediasi

Berikut ini review atas buku yang berjudul Strategi dan Taktik Mediasi.

Buku ini ditulis oleh Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Review ini dilakukan pada Bab 3.

Lembaga damai/dading sebagaimana yang diatur dalam pasal 150 HIR/154 Rbg selama bertahun tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Di dalam praktek pengadilan, lembag tersebut secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.

Pada hari sidang yang telah disepakati ditentukan dengan dihadiri para pihak hakim menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Apabila tawaran tersebut disepakati oleh para pihak, maka acara berakhir dan majelis hakim membuatkan akta damai (certificate of concilliation). Kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Hal ini dilakukan setiap persidangan tetapi pada dasarnya tawaran damai tersebut hanya menjadi frmalitas belaka. Hanya saja sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Biasanya para pihak juga tidak menganggap lebaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk dipertimbangkan. Dan, lebih suka untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa ada usaha perdamaian.

Hal tersebut tentu belum cukup ideal mengingat sebenarnya amanat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg, adalah usaha aktif dari hakim agar berusaha mendamaikan pihak yang berperkara.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Yogyakarta, yang dilaksanakan pada 25 dan 26 September 2001.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *