Sejarah dan Perkembangan Mediasi

Berikut ini adalah review atas buku yang berjudul Strategi dan Taktik Mediasi. Buku ini ditulis oleh Maskur Hidayat. Review ini dilakukan pada Bab 3.

Sejarah dan perkembangan mediasi. Perkembangan dari lembaga dading ke lembaga mediasi, lembaga damai atau dading sebagai mana yang di atur dalam pasal 130 HIR /154 RBG selama bertahun tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Di dalam praktik di pengadilan, lembaga tersebut secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.
Perma no.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam Sema No.1 tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian(dading) yang untuk itu di sertai perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Maka didalam Perma No.2 tahun 2003 yang terjadi adalah institusioanalisasi lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan.

Pada dasarnya Perma nomor 1 tahun 2008 adalah penyempurnaan dari Perna no.1 tahun 2002 dan Perma no.2 tahun 2003 hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi media durasi dalam Perma no.2 tahun 2003 waktu mediasi adalh 30 hari kerja maka dalam perma no.1 tahun 2008 di perpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa di perpanjang 14 hari kerja manakala mesiator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunya kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.

Bebarapa hal yang dalam perma no.2 tahun 2003 ada dalam perma no.1 tahun 2008 di hapus atau tidak di atura lagi misalnya soal sifat terbukamediasi dalam bebarapa jenis perkara tertentu, antara lain yaitu: Sengketa di bidang lingkkungan hidup, Sengketa di bidang hak asasi manusia , Sengketa di bidang perlindungan konsumen, Sengketa di bidang pertanahan , Sengketa di bidang perburuhan.
Perma no.1 tahun 2016 tenteng prosedur mediadi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam dalam perma ini di tekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila di ajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau MA dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma no.1 tahun 2016). Proses mediasi tersebut di lakukan paling lam 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang di tunjuk oleh ketua pengadilan untuk.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *