SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MEDIASI

Berikut ini adalah review atas buku yang berjudul mediasi. Buku ini ditulis oleh Tiyan Hasanah. Review ini dilakukan pada BAB 3 “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MEDIASI”
PERKEMBANGAN DARI

A. LEMBAGA DADING KE LEMBAGA MEDIASI
Lembaga damai atau dading sebagai mana yang di atur dalam pasal 130 HIR /154 RBG selama bertahun tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Di dalam praktik di pengadilan, lembaga tersebut secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.Pada hari sidang yang telah di tentukan dengan dihadiri para pihak hakim menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Apabila tawaran tersebut di sepakati oleh para pihak, maka acara berakhir dan majelis hakim membuat akta damai. Kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.
B. PERMA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Dalam Sema No.1 tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian(dading) yang untuk itu di sertai perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Maka didalam Perma No.2 tahun 2003 yang terjadi adalah institusioanalisasi lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu proses yang lebih cepat dan murah , serta memberikan akses pada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Para pihak bisa memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Apabila yang dipilih para pihak adalah mediator yang dimiliki oleh pengadilan, maka hakim yang menjadi mediator adalah bukan hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis.
Dengan berlakunya Perma no.2 tahun 2003 ini maka secara signifkan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (dading). Sebelumnya berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBG hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya Sema no.1 tahun 2002 dan selanjutnya Perma no.2 tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Produk-produk perundang-undangan terssebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadi perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan tersebut adalah dari lembag adamai/ dading menjadi bentuk baru yaitu mediasi.
C. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN
Pada dasarnya Perma nomor 1 tahun 2008 adalah penyempurnaan dari Perna no.1 tahun 2002 dan Perma no.2 tahun 2003 hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi media durasi dalam Perma no.2 tahun 2003 waktu mediasi adalh 30 hari kerja maka dalam perma no.1 tahun 2008 di perpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa di perpanjang 14 hari kerja manakala mesiator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunya kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah. Bebarapa hal yang dalam perma no.2 tahun 2003 ada dalam perma no.1 tahun 2008 di hapus atau tidak di atura lagi misalnya soal sifat terbukamediasi dalam bebarapa jenis perkara tertentu, antara lain yaitu: Sengketa di bidang lingkkungan hidup, Sengketa di bidang hak asasi manusia , Sengketa di bidang perlindungan konsumen, Sengketa di bidang pertanahan , Sengketa di bidang perburuhan.
D. PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTENG PROSEDUR MEDIADI DI PENGADILAN
Urgensi mediasi dalam dalam perma ini di tekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila di ajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau MA dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma no.1 tahun 2016). Proses mediasi tersebut di lakukan paling lam 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang di tunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan daro meraka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama(pasal 3 ayat 5 Perma no.1 tahun 2016).
Dari pemaparan di atas, maka penulis memiliki beberapa catatan dan komentar. Adapaun komentarnya adalah: Bahasa yang digunakan sangat jelas dan gamblang sehingga mudah untuk dipahami dan materi sejarah mediasi ini sangat penting bagi pembaca karena untuk menambah pengetahuan.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *