Sejarah dan Perkembangan Mediasi

Berikut ini adalah review atas buku Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Buku ini ditulis oleh H. Herri Swantoro, S.H., M.H. Review ini dilakukan pada BAB 3.

Sejarah dan perkembangan mediasi diawali dari perkembangan lembaga dading ke lembaga mediasi. Lembaga damai/dading sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg selama bertahun-tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti. Pada persidangan, hakim menawarkan para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan perdamaian. Apabila disepakati maka acara berakhir dan hakim membuat akta damai (certificate of concillition) kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak untuk mematuhi akta tersebut.

Tetapi prosedur tersebut akhirnya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur undang-undang. Fenomena tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Yokyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2001.

Dari rapat tersebut kemudian terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/ 154 RBg. Setelah terbit SEMA No. 1 Tahun 2002 tersebut secara konseptual terjadi perubahan yg cukup segnifikan. Lembaga perdamaian (dading) yang sebelumnya tiak terlalu di tekankan maka setelah terbit SEMA tersebut upaya penyelesaian sengeketa yang bersifat alternative dispute resolution harus secara sungguh-sungguh diberdayakan. Peran hakim dalam pengupayaan perdamaian yang selama ini pasif diubah menjadi aktif. Hakim juga berperan sebagai mediator bagi usaha perdamaian para pihak. Peran aktif tersebut bahkan sampai pada kewenangan hakim untuk bertindak sebagai fasilitator dan mediator demi terciptanya perdamaian. Untuk memacu hakim agar benar-benar melaksanakan SEMA No. 1 Tahun 2002, maka keberhasilan hakim dalam mengusahakan perdamaian dipakai sebagai bahan penilaian bagi hakim yang bersangkutan.

Keberadaan SEMA No. 1 Tahun 2002 tidak berlangsung lama, pada tanggal 11 September 2003 SEMA No. 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku sebagai gantinya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 terjadi institusionalisme lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Institusionalisme tersebut bisa dilihat dalam pasal 2 dan pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2003 yaitu lembaga ynag terintegrasi dalam lembaga pengadilan tingkat pertama khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. Usaha pengintegrasian mediasi kedalam sistem baracara di pengadilan diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.

Selanjutnya terbit PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut terdapat beberapa hal yang di rubah dan tetap di pertahankan. Yang di rubah yaitu sifat terbuka dari beberapa kasus sengketa tidak diatur lagi atau telah di hapus. Pengecualiannya adalah apabila para pihak mengizinkan khalayak umum untuk mengetahu informasi yang berkembang atau muncul dalam mediasi. Kemudian hal yang sama dari PERMA yang sebelumnya adalah mengenai biaya. Tidak dipungut biaya atau gratis bagi para pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menggunkan mediator dari kalangan hakim mediator. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 juga ditekankan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tidak terlebih dahulu melalui tahap mediasi, maka perkara tersebut putusannya dinyatakan batal demi hukum.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam PERMA ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan dalam bentuk kewajiban hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajuakan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 PERMA No. 1 Tahun 2016).

Dari pemaparan diatas, maka penulis memiliki beberapa catatan dan komentar. Adapun komentarnya adalah :

Bahasan mengenai sejarah dan perkembangan mediasi diatas sangat menarik karena kita dapat mengetahui asal muasal berlakunya proses mediasi dalam persidang yang ada dalam lingkungan peradilan perkara perdata di wilayah negara Indonesia.

Nama : Muhammad Fajar Efendi

NPM : 1602030010

Mata Kuliah : Mediasi dan Arbitrase

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *