Asal Mula Lembaga Perdamaian Perdata

Berikut ini adalah review atas buku yang berjudul Strategi dan Taktik Mediasi yang ditulis oleh : Maskur Hidayat, S.H., M.H. Rivew ini dilakukan pada BAB 2 dengan judul Asal Mula Lembaga Perdamaian Perdata. Adapun ringkasan materi sebagai berikut :

  • Tinjauan Umum Lembaga Perdamaian

Tujuan berperkara dipengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur, tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak agar dapat melangkah kemasa depan. Artinya penyelesaian sengketa melalui prosedur litigasi diharapkan bisa menjadi faktor penyelesaian yang memberikan solusi para pihak yang berperkara, melalui putusan pengadilan tidak lantas timbul masalah baru, baik masalah sosial maupun masalah hukum baru.

Maka secara umum penyelesaian sengketa dilembaga perdamaian dipandang efektif bagi masyarakat untuk menyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul, hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang berperan aktif dalam lembaga perdamaian saat berpekara, karena dipandang lembaga pengadilan mampu memberikan keadilan secara adlil dan proposional berdasarkan hukum positif serta rasa keadilan didalam masyarakat.

  • Lembaga Perdamaian Dalam BW

Perdamaian berasal dari kata dading yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) buku III title XVIII pada pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 dan juga diatur dalam Heirziene Inlandsche Reglement (HIR) khususnya pasal 130. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Disini para pihak dituntut untuk lebih toleran dan akomodatif terhadap pihak lawan agar dicapai Win Win solution.

Perdamaian ini didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian haknya dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian dading adalah lingkungan dalam hukum perjanjian, yang pada prinsipnya adalah perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata secara damai tanpa harus mengikuti proses persidangan di pengadilan.

  • Perdamaian Didalam Pengadilan

Dari rumusan pasal 1851 ayat 1 BW secara grmatikal dapat ditafsirkan sebagai bahwa, perdamaian bisa dilaksanakan didalam pengadilan (menyelesaikan perkara perdata), dan perdamaian (dading) dapat diadakan diluar pengadilan (mencegah timbulnya perkara perdata). Selanjutnya pasal 130 ayat 2 HIR menyebutkan jika perdamaian dicapai, maka pada waktu sidang dibuatkan surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum menaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa.

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa perdamaian yang diadakan didalam persidangan akan mengakhiri perkara perdata secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaanya dapat dipaksakan.

  • Perdamaian Diluar Pengadilan

Perdamaian diluar persidangan adalah suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa yang terjadi diajukan ke pengadilan. Perdamaian diluar persidangan dibuat dengan akta notaris yang akan menjamin kepatian hukum, jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang disepakati maka akta tersebut dapat diajukan ke pengadilan Negri guna dimintakan pelaksanaan eksekusinya. Apabila para pihak berkeinginan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian di pengadilan maka harus ke pengadilan dalam bentuk gugatan.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *