Diskusi Reboan #3: Nikah Sirri dalam Pandangan Islam

 

Berikut ini adalah paper bahan Diskusi Reboan Chapter #3, Rabu 3 Mei 2017 di Fakultas Syariah IAIN Metro. Diskusi ini menghadirkan pemantik Hud Leo Perkasa Maki, MHI.

 

Pengertian Nikah Sirri

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti Rahasia. Allah SWT berfirman:[1]

 

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya :

“dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf”

(Al Baqarah : 235)

Sirran pada ayat di atas  menurut pendapat sebagian ulama berarti : berzina atau lakukan hubungan seksual. Pendapat ini dipilih Jabir bin Zaid, Hasan Bashri, Qatadah, AnNakh’i, Ad Dhohak, Imam Syafi’i dan Imam Thobari.  ( Tafsir al Qurtubi : 3/126 ) . Pendapat ini dikuatkan dengan salah satu syi’ir yang disebutkan oleh Imru al Qais :

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت و لا أحسن السر أمثالى

Basbasah hari ini mengklaim bahwa aku sudah tua dan orang sepertiku ini tidak bisa lagi melakukan hubungan seksual dengan baik. “

 

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur  perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin.

Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut  hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.[2]

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

 

Nikah Siri Secara Garis Besar Dibagi Tiga Pengertian:

Pengertian Pertama :

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi  tanpa wali dan saksi. Inilah pengertian yang pernah diungkap oleh Imam Syafi’i di dalam kitab Al Umm  5/23,

أخبرنا مَالِكٌ عن أبي الزُّبَيْرِ قال أتى عُمَرُ بِنِكَاحٍ لم يَشْهَدْ عليه إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فقال هذا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْت تَقَدَّمْت فيه لَرَجَمْت

“Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata : “Ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam ( pelakunya ) “

Atsar di atas dikuatkan dengan hadist Abu Hurairah ra :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر‏

“Bahwa nabi Muhammad saw melarang nikah siri“ (HR at Tabrani di dalam al Ausath dari Muhammad bin Abdus Shomad bin Abu al Jirah yang belum pernah disinggung oleh para ulama, adapaun rawi-raiwi lainnya semuanya tsiqat (terpecaya ).”[3]

 

Menurut pandangan seluruh ulama fiqih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini bathil, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk ke dalam perzinaan atau  ittikhadzul akhdan (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu).

 

Termasuk apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang bathil.

 

Pengertian Kedua :

Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai.      q

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah seperti ini :

Pendapat Pertama :

Menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya sah tapi makruh. Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Urwah, Sya’bi, Nafi’,  Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad [4].  Dalilnya adalah hadist Aisyah ra, bahwa  Rasulullah saw bersabda:
لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل

“ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “  

( HR Daruqutni dan al Baihaqi ) Hadits ini dishohihkan oleh Ibnu Hazm di dalam (  al-Muhalla : 9/465)

 

Hadits di atas menunjukkan bahwa suatu pernikahan jika telah dihadiri wali dan dua orang saksi dianggap  sah, tanpa perlu lagi diumumkan kepada khayalak ramai.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad mu’awadhah (Akad timbal balik yang saling menguntungkan), maka tidak ada syarat untuk diumumkan, sebagaimana akad jual beli.

 

Begitu juga pengumuman pernikahan yang disertai dengan tabuhan rebana biasanya dilakukan setelah selesai akad, sehingga tidak mungkin dimasukkan dalam syarat-syarat pernikahan.

 

Adapun perintah untuk mengumumkan yang terdapat di dalam beberapa hadist menunjukkan anjuran dan bukan suatu kewajiban.

 

Pendapat Kedua :

Menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Malikiyah dan sebagian dari ulama madzhab Hanabilah [5]. Bahkan ulama Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera menceraikan istrinya, atau membatalkan pernikahan tersebut, bahkan mereka menyatakan wajib ditegakkan had kepada kedua mempelai jika mereka terbukti sudah melakukan hubungan seksual.

 

Begitu juga kedua saksi wajib diberikan sangsi jika memang sengaja untuk merahasiakan pernikahan kedua mempelai tersebut.  [6]. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatib al Jumahi, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

فَصْل بَيْنَ الحلالِ والحرامِ الدفُّ والصوت

“Pembeda antara  yang halal (pernikahan) dan yang haram  (perzinaan) adalah gendang rebana dan suara  “

 (HR An Nasai dan al Hakim dan beliau menshohihkannya serta dihasankan yang lain )

 

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضرِبُوا عليه بالدُّفِّ

“Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah) Imam Tirmidzi  berkata : Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini.

 

Pengertian Ketiga :

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini  tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA .

Kenapa sebagian masyarakat melakukan pernikahan dalam bentuk ini ? Apa yang mendorong mereka untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka ke lembaga pencatatan resmi ?  Ada beberapa alasan yang bisa diungkap di sini, diantaranya  :

  1. Faktor biaya, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi mereka menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.
  2. Faktor tempat kerja atau sekolah, yaitu aturan tempat kerjanya atau kantornya atau sekolahnya tidak membolehkan menikah selama dia bekerja atau menikah lebih dari satu istri.
  3. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap yang menikah lebih dari satu, maka untuk menghindari stigma negatife tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.
  4. Faktor-faktor lain yang memaksa seseorang untuk tidak mencatatkan  pernikahannya.

 

Bagaimana Hukum Nikah Siri dalam bentuk ketiga ini ?

Pertama : Menurut kaca mata Syariat, Nikah Siri dalam katagori ini, hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena syarat-syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi.

Kedua   : Menurut kaca mata hukum positif di Indonesia dengan merujuk pada UU  No. 2  tahun  1946  akan dikenakan sangsi hukum. Disebutkan  di dalamnya  bahwa  tujuan  dicatatkannya  perkawinan adalah  agar  mendapat  kepastian  hukum  dan  ketertiban.

 

Penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut bahwa maksud  pasal ini agar nikah, talak dan rujuk agar  mendapat  kepastian  hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, semisal kelahiran, pernikahan,  kematian dan sebagainya. Di sisi lain karena pernikahan erat kaitannya dengan kewarisan.

Perkembangan zaman dan permasalahan masyarakat semakin komplek, diperlukan penertiban-penertiban terhadap hubungan antar individu di dalam masyarakat. Maka, secara umum Negara berhak membuat aturan-aturan yang mengarah kepada maslahat umum, dan Negara berhak memberikan sangsi kepada orang-orang yang melanggarnya. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :[7]

تصرف الراعي منوط بمصلحة الرعية

“ Kebijaksanaan pemimpin harus mengarah kepada maslahat masyarakat “

 

Negara berhak untuk membuat peraturan agar setiap orang yang menikah, segera melaporkan kepada lembaga pencatatan pernikahan. Hal itu dimaksudkan agar setiap pernikahan yang dilangsungkan antara kedua mempelai mempunyai kekuatan hukum, sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya kejahatan, penipuan atau kekerasan di dalam rumah tangga, yang biasanya wanita dan anak-anak menjadi korban utamanya.

 

Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri

Yang menjadi factor penyebab adanya Nikah Sirri adalah :[8]

  1. KurangnyaKesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

  1. SikapApatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

  1. KetentuanPencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka.

Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

  1. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami hanrus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang., yaitu:

  1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.[9]

 

Kedudukan Hukum Nikah Sirri Dalam Pespektif Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang ringan? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan perkawinan seperti mengalami distorsi? Perlu kita yakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib syar’i. Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.

 

Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa’ Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:[10]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. ….”

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW  dan juga taat kepada Ulil Amri. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah SWT tersebut. Akan tetapi ketika perintah taat kepada Ulil Amri diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’.

Permasalahan masih banyaknya nikah sirri di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud Ulil Amri dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah ulil amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah kelompok Ahlul Halli Wa Aqdi dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah Ulil Amri itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di mayarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna Ulil Amri dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan Ahlul Halli wal Aqdi. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar’i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu yang haq. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (haq) dalam Islam, maka perlu ada nizham atau sistem hukum yang mengaturnya. Sungguh sangat relevan penulis nukilkan Atsar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a.:

 

اْلحَقُّ بِلَا نِظَامٍ سَيُغْلَبُهُ الْبَاطِلُ بِاالنِّظَامِ

Artinya :

“Sesuatu yang hak  tanpa nizham (sistem aturan hukum yang baik) akan dikalahkan oleh kebatilan dengan nizham.”

 

 

 

 

 

Dampak Nikah Sirri

Dampak Positif

  1. Menghindari zina
  2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka nikah sirri adalah solusi alternatif.[11]

Dampak Negatif

Hukum

  1. Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita; [12]
  2. Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak;
  3. Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.

 

Ekonomi

  1. Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan;
  2. Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah;
  3. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah;
  4. Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya (kendala birokrasi);
  5. Memperbanyak jumlah keluarga miskin.

 

Sosiologi

  1. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa berbuat banyak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal;
  2. Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
  3. Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;
  4. Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya di masa mendatang;
  5. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi).

 

Pendidikan

  1. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya;
  2. Meningkatnya jumlah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah;
  3. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk meningkatkan prestasinya (kendala birokrasi).

 

Budaya

  1. Terciptanya budaya nikah siri dalam masyarakat menciptakan semakin banyak suami yang kurang bertanggung jawab;
  2. Meningkatnya budaya mempermainkan wanita/istri;
  3. Meningkatnya jumlah kaum lelaki untuk mengumbar nafsunya (perzinahan terselubung);
  4. Merebaknya budaya hidup berpoligami dalam masyarakat secara diam-diam/tersembunyi.

 

Psikologi

  1. Munculnya perasaan was-was, terancam, atau pun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri secara siri;
  2. Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperistri adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya.[13]

 

Daftar Pustaka

As Suyuti, al Asybah wa An-Nadhair, Bierut:  Dar al Kutub al Ilmiyah, Cet. Pertama, 1993.

Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Ibnu Haitami, Majma’ az-Zawaid wal Manbau al Fawaid, Juz 4, hadist  8057

Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut:  Daar al Kitab al Arabi,t.t.

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : YPPA, 2010.

Kiswati, Tsuroya dkk. Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004 ,

Muhammad al Hajji, Al Qarrafi, Ad Dzakhirah,  Beirut, Dar al Gharb al Islami, , cet : pertama . 1994.

Nasiri. Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam) .Surabaya: Khalista, 2010.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo. 1997.

Shomad, Abdus. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.

Syekh al Utsaimin, asy-Syarh al-Mumti’ ’ala Zaad al Mustamti’, Dar Ibnu al Jauzi , cet. Pertama .

 

Catatan

[1] Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : YPPA, 2010, hal.60

[2] Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam).Surabaya: Khalista,2010, hal. 45-46.

[3] Ibnu Haitami, Majma’ az-Zawaid wal Manbau al Fawaid, Juz 4, hal.62, hadist  8057

[4] Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut:  Daar al Kitab al Arabi,t.t. hal.  :434-435

[5] Syekh al Utsaimin, asy-Syarh al-Mumti’ ’ala Zaad al Mustamti’, Dar Ibnu al Jauzi , 1428, cet. Pertama , hal. 12/ 95

[6] Muhammad al Hajji, Al Qarrafi, Ad Dzakhirah,  Beirut, Dar al Gharb al Islami, 1994, cet : pertama , hal. 4/ 401

[7] As Suyuti, al Asybah wa An-Nadhair, Bierut:  Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, Cet. Pertama,  hlm : 121

[8] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, Cet. Kedua, hal. 70.

[9] Ibid, hal.50

[10] Kementrian Agama, Op.cit, hal.72

[11] Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam ,Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 145.

[12] Ibid, hal.153

[13] Tsuroya Kiswati dkk, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur,Surabaya: Pusat Studi G’ender IAIN Sunan Ampel, 2004, hal.151.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *