Diskusi Reboan #1: Hak Waris Anak Tiri

 

 

 

 

Berikut ini adalah catatan Diskusi Reboan Chapter #1 di IAIN Metro, 12 April 2017 di Kelas D Pascasarjana IAIN Metro pukul 10.15 – 11.50 WIB.

 

Model Diskusi

Berbeda dengan diskusi pada umumnya yang menghadirkan pembicara inti, di forum ini tidak ada pembicara inti. Karena semua peserta diskusi berhak untuk berbicara. Tidak ada pemateri di sini, karena semua peserta diskusi bukanlah gelas kosong. Mereka memiliki materi yang layak untuk didiskusikan dan diperbincangkan.

Pemantik dalam diskusi ini menjalankan peran sebagai (i) pemberi kerangka bagi jalannya diskusi; (ii) pemantik bagi muncul dan berjalannya lalu-lintas tukar gagasan; dan (iii) pemberi spektrum pembahasan dalam ranah keilmuan yang spesifik dan mendalam. Pemantik ditemani oleh seorang moderator yang bertugas mengawal lalu-lintas gagasan (hanya jika dirasa perlu) dan menentukan kapan diskusi dimulai dan diakhiri.

 

Topik Kunci

Diskusi Reboan Chapter #1 kali ini menghadirkan Dr. Andi Ali Akbar sebagai pemantik. Tema yang dibahas adalah usulan pertanyaan dari Sukma Sari. Pertanyaannya adalah soal waris, sederhananya begini:

  • Farid menikah dengan Fatimah kemudian memiliki anak Ahmad dan Hasanah.
  • Farid bercerai dengan Fatimah.
  • Farid kemudian menikah dengan Fuadah, kemudian memiliki anak Hamidah.
  • Farid kemudian meninggal, bagaimana pembagian warisnya?

 

Hak Waris Anak Tiri

Andi Ali Akbar memberikan pemaparan terkait prinsip dasar dalam waris Islam. Yakni bahwa kewarisan dalam Islam terjadi karena tiga alasan: (i) perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi antara suami dan istri; (ii) keturunan darah yang menyebabkan saling mewarisi antara ortu dan anak (ashl-far’), dan sesama kerabat (hawasyi); (iii) memerdekakan budak (maula). Ini tidak ada dalam kasus di Indonesia kontemporer (poin terakhir ini tambahan dari notulen, Nasrudin-red).

Dalam konteks di atas, ketika si Farid meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah (i) siapa saja yang terikat dengannya karena pernikahan, yakni si Fuadah—Fatimah sudah tidak mendapatkan warisan karena sudah bercerai—; (ii) keturunan darah, yakni Ahmad, Hasanah, dan Hamidah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan, karena ketiganya adalah anak kandung Farid.

Hal ini berbeda jika Fuadah yang meninggal. Maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah Hamidah saja yang merupakan anak kandung Fatimah. Ahmad dan Hasanah tidak mendapatkan harta warisannya karena bukan anak kandungnya.

 

Harta Bersama/Mal Syirkah

Bagaimana dengan harta bersamanya?

Andi menjelaskan bahwa dalam Islam, harta bersama disebut mal syirkah. Harta bersama antara Farid dan Fatimah dibagi ketika mereka resmi bercerai. Kemudian ketika Farid meninggal, maka mal syirkah Farid dan Fuadah dibagi.

Nasrudin menukas, ada syirkah inan, dan syirkah mal ya?

Andi menjawab. Ya. Bedanya syirkah inan itu adalah kongsi dalam sebuah pekerjaan. Sedangkan mal syirkah adalah harta yang didapat secara bersama-sama.

Lalu berapa porsi pembagian mal syirkah ini?

Fuadah harus ditanya, kira-kira harta syirkah yang ditinggalkan oleh Farid, ada berapa persen yang menjadi bagian Fuadah. Jika misalnya 50%-50%, maka harta tersebut dibagi sesuai porsi tersebut. Misalnya harta syirkah sebanyak Rp 1.000.000, maka Rp 500.000 adalah harta syirkah yang menjadi hak si Fatimah. Sisanya, Rp 500.000 adalah syirkah milik Farid yang menjadi harta waris. Harta inilah yang dibagi kepada semua ahli waris, termasuk Fuadah.

Kemudian, harta yang menjadi bawaan Farid (harta yang dibawa sebelum pernikahannya dengan Fuadah atau harta di luar mal syirkah) juga turut dibagi sebagai harta waris berbarengan dengan harta syirkah milik Farid.

 

Ilmu Waris Bukan Fikih

Nasrudin menegaskan bahwa harta benda secara prinsipil adalah milik Allah. Harta ini kemudian dititipkan kepada manusia untuk digunakan secara wajar demi menggapai ridha Allah. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka harta tersebut kembali kepada Allah swt. Agar tidak terjadi kekacauan akibat harta ini, Allah kemudian mengatur agar harta ini dibagikan kepada para ahli waris.

Pengaturan Allah ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagai dalil yang bersifat qath’iy. Bahkan bagian setiap ahli waris dijelaskan secara rinci. Bagian ini disebut furudhul muqaddarah atau bagian yang sudah pasti. Sebab itulah ilmu ini disebut sebagai faraid. Karena ini adalah ketentuan dari Allah yang sudah digariskan. Maka benar kata ulama yang menyatakan bahwa faraid adalah separo agama.

Andi Ali membenarkan hal ini sembari menambahkan bahwa faraid atau warisan sebetulnya tidak termasuk dalam ilmu fikih. Waris adalah syariat. Kalau syariat itu apa yang ditetapkan oleh syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Sedangkan fikih adalah hasil kreasi ijtihad ulama yang bisa direka-reka. Jadi faraid itu adalah syariat yang rigid.

Hendra yang berlatar ilmu hukum menanggapi sembari bertanya dengan mengajukan kasus yang banyak terjadi di kampungnya. Di mana, banyak orang membagikan warisan tidak mengacu pada standar syariat, melainkan pada standar adat atau dibagi sama rata yang penting semua dapat. Terkadang ini berbeda bahkan bertentangan dengan syariat.

Bagaimana ini?

Andi Ali menyahut bahwa secara prinsipil faraid atau ilmu mawaris harus diterapkan, apa pun yang terjadi. Tetapi, bisa jadi ada yang tidak puas dan ingin agar dibagi sama rata. Maka solusinya, kumpulkan semua ahli waris, berikan pengertian akan hak masing-masing dan bagikan semua harta waris. Setelah itu, seluruh harta ini dikumpulkan menjadi satu dan dibagi sama rata. Mereka yang bagiannya berkurang maka ia bersedekah kepada keluarganya. Mereka yang bagiannya bertambah maka mereka menerima kasih sayang dari anggota keluarga lain.

 

Waris Adat Minang

Forum kemudian tanpa sengaja menyinggung sistem waris etnik Minang yang tidak memberikan hak waris kepada lelaki. Sukma Sari yang kebetulan beretnik Minang memberikan klarifikasi waris dalam tradisi Minang.

Dalam tradisi Minang ada dua jenis harta, yakni harta pusako dan harta pencarian.

Yang pertama adalah harta pusaka yang bersifat statis dan berlaku turun-temurun sejak nenek moyang. Wujudnya bisa rumah gadang, sawah, atau ternak. Harta ini hanya diwariskan kepada perempuan bungsu di dalam satu generasi keluarga. Perempuan bungsu ini harus tinggal di rumah tersebut dan merawatnya. Jika ia tidak bisa tinggal di dan merawat rumah tersebut, maka hak waris berpindah kepada kakak perempuannya.

Jika dalam satu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka hak atas harta pusako ini berpindah kepada kerabat terdekat yang memiliki anak perempuan dalam satu jenjang kekerabatan. Harta ini menjadi simbol kesukuan dalam tradisi Minang (mirip konsep tanah yasan dalam tradisi Jawa tetapi tidak seketat tradisi Minang, Nasrudin-red.). Sebab itulah, harta pusako ini tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Harta pusako hanya boleh dijual jika menghadapi tiga problem pelik yang tidak memiliki alternatif selain menjual harta pusako tersebut, yakni: (i) ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan tidak ada biaya untuk merawat jenazahnya; (ii) ada gadis anggota keluarga yang tak bisa menikah karena tidak ada biaya; (iii) harta pusako rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya, kecuali menjual sebagian di antaranya.

Yang kedua adalah harta pencarian. Harta ini adalah semua harta selain harta pusaka. Harta ini adalah harta yang didapat dari usaha, bekerja, berdagang, bertani, dan segala usaha lainnya. Harta ini dibagi sesuai prinsip mawaris dalam Islam, di mana pihak laki-laki juga mendapatkan bagiannya. (Sepertinya di sinilah pepatah Minang berlaku, “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, Nasrudin-red.)

 

Kecakapan Ahli Waris

Aisyah Khumairo kemudian menyampaikan satu kasus di mana dalam beberapa peristiwa seringkali ahli waris adalah anak kecil yang belum baligh. Lantaran masih dianggap belum cakap hukum, maka si ahli waris belum baligh ini tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat?

Andi menukas, bahwa dalam syariat setiap orang yang bernyawa berhak mendapatkan warisan, termasuk orang gila dan janin yang ada dalam kandungan. Mereka berhak.

Nasrudin kemudian memberikan tambahan konsepsi. Dalam Islam dikenal dua kecakapan hukum. Ada ahliyah al-ada’ dan ada ahliyah al-wujub. Ahliyah al-ada’ adalah standar minimal untuk disebut cakap hukum bagi seorang subjek hukum untuk bisa bertindak hukum.

Dalam non-ibadah, standar umumnya ahliyah al ada’ adalah tamyiz atau mampu membedakan peristiwa yang berbahaya atau menguntungkan dirinya. Sedangkan dalam hal ibadah, standar umumnya adalah baligh.

Sukma Sari yang berlatar ilmu hadits menambahkan bahwa salah satu syarat rijal al-hadits untuk diterima hadits yang ia riwayatkan adalah minimal sudah bisa membedakan mana anak kuda dan mana keledai.

Nasrudin menambahkan lagi, ahliyah al-wujub adalah standar minimal kecakapan hukum bagi seorang subjek hukum untuk menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Jika peristiwa itu berupa hal yang positif baginya, maka standar ahliyah al-wujub adalah manusia yang hidup, bahkan dalam kondisi janin ataupun gila. Tetapi jika peristiwa hukum yang berimplikasi negatif pada dirinya, maka standar ahliyah al-wujub adalah ia harus baligh dan berakal sehat.

Andi membuka sebuah buku dan membacakannya: ada orang-orang yang dipandang tidak cakap hukum atau tidak memenuhi ahliyah al-ada, yakni anak kecil (shoby), safih (bodoh), muflis (orang yang pailit), orang gila, dan orang sakit. Mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum tertentu. Segala kepentingannya harus diatur oleh wali.

Lalu apakah anak yang belum baligh tidak perlu dilibatkan dalam rapat pembagian warisan? Tidak perlu. Tetapi harus ada wali yang mewakilinya dan memperjuangkan kepentingannya.

Nasrudin menimpali. Itu adalah salah satu tugas wali bagi anak yatim. Wali bertanggung jawab atas harta anak yatim, dengan menjaganya, merawatnya, mengembangkannya. Ia boleh mengambil manfaat tapi sekadarnya saja.

 

Kapan Waris Dibagikan?

Ada kecenderungan yang terjadi di kalangan masyarakat, yakni menunda pembagian waris. Aisyah bercerita bahwa di kampungnya ada seorang suami yang meninggal, tetapi hartanya tidak segera dibagikan kepada seluruh ahli waris. Mereka menunggu wafatnya sang istri. Apakah hal ini diperkenankan dalam syariat Islam?

Andi Ali menanggapi bahwa harta waris harus dibagikan ketika seseorang meninggal dunia. Menundanya adalah zalim. Maka ketika si suami meninggal dunia, harta syirkah harus dipisahkan. Harta syirkah milik suami beserta harta bawaannya harus segera dibagikan kepada para ahli warisnya tanpa menunggu si istri meninggal terlebih dahulu.

 

Antara Hibah, Wasiat dan Waris

Dalam Islam mengenal tidak akad yang seringkali terkait. Ketiganya adalah hibah, waris, dan wasiat. Andi membuka buku dan menjelaskan perbedaan ketiganya.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Kekuatan hibah ini bersifat mutlak tanpa ada kecuali dan tidak bisa digugat oleh siapa pun. Maka seorang ayah berhak untuk menghibahkan kepada calon ahli warisnya sebanyak yang ia mau. Hanya saja, dalam tradisi tasawuf, memberikan hibah kepada calon ahli waris atau anak dengan jumlah yang berbeda dan berotensi memantik konflik hukumnya makruh.

Nasrudin memberikan pandangan yang berbeda. Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah masih bisa digugat. Jika misalnya seluruh ahli waris menggugat hibah kepada salah satu di antara mereka, maka harta hibah tersebut bisa dihitung sebagai bagian dari harta warisan.

Andi membenarkan hal ini. Memang KHI mengatur seperti itu. Tetapi ini adalah konsepsi Hukum islam di Indonesia. Jika acuannya fikih, maka hibah tidak bisa digugat atau dihitung sebagai bagian dari warisan.

Andi melanjutkan pembahasan.

Jika hibah diberikan saat si penghibah masih hidup, maka wasiat berbeda. Wasiat disampaikan saat pewasiat (mushi) masih hidup untuk dieksekusi ketika ia sudah meninggal. Aisyah dan Hendra kemudian bertanya, apakah harus ada saksi dalam wasiat ini dan apakah harus dituliskan?

Andi menjawab, baik wasiat ataupun hibah, keduanya adalah akad atau perikatan. Dalam wasiat, rukunnya hanyalah washi (pewasiat), musha lahu (penerima pesan wasiat) musho (wujud kalimat wasiatnya), dan musha bih (benda yang diwasiatkan). Di sini tidak harus ada saksi, meskipun jika ada saksi menjadi lebih kuat. Tidak harus pula tertulis, karena lisan juga sudah cukup, meskipun jika tertulis lebih baik.

Berbeda dengan hibah yang tidak bisa dibatalkan, wasiat ini bisa dibatalkan dengan tiga ketentuan: (1) jika diwasiatkan kepada non-ahli waris maka bisa dibatalkan untuk kelebihan dari 30% dari seluruh harta waris; (2) jika diwasiatkan kepada ahli waris maka tidak ada batasan jumlah, tetapi jika ada ahli waris lain yang protes, maka wasiat bisa dibatalkan; (3) jika diwasiatkan untuk tujuan maksiat maka batal demi hukum.

Dalam hibah dan warisan tidak ada syarat muslim bagi para pihak. Sedangkan dalam warisan ada syarat muslim. Karena seorang nonmuslim tidak bisa mewarisi dari seorang muslim. Begitu juga sebaliknya. Tambahan lagi, warisan bersifat rigid dan tidak bisa diganggu gugat.

 

Kecemburuan Anak Tiri

Kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana jika si Fuadah yang wafat. Siapa yang mendapatkan warisannya?

Yang mendapat warisan hanyalah Farid dan Hamidah, si anak kandung Fuadah. Ini jawab Andi Ali. Sementara itu, anak bawaan dari Farid tidak mendapatkan warisan karena mereka bukanlah anak kandung. Tidak ada hubungan yang menjadi sebab bisa saling mewarisi.

Tetapi bukankah hal ini bisa memantik kecemburuan?

Nasrudin memberikan jawaban. Dalam Hukum Islam di Indonesia dikenal istilah wasiyah wajibah. Konsep ini dihadirkan untuk menampung mereka yang secara sosial berhak mendapat warisan tetapi oleh syariat tidak mendapatkan warisan. Tujuannya untuk menghilangkan konflik. Ini bisa digunakan untuk memberikan solusi bagi anak bawaan Farid, atau anak adopsi.

Hendra menambahkan bahwa dalam hukum positif, yang penting adalah nama anak tersebut ada dalam Kartu Keluarga atau Catatan Sipil. Maka ia sudah berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, jangan mau nikah siri. Hehe…

Mengapa?

Karena nikah siri menyebabkan anak tidak bisa masuk ke dalam Kartu Keluarga dan catatan sipil. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan warisan.

Andi buru-buru menimpali. Ya itu dalam perspektif KHI. Kalau dalam perspektif fikih, ya yang dipkai yang saya sampaikan tadi. Tapi memang fikih berkembang dinamis.

 

Diskusi ditutup oleh moderator M. Nasrudin. Pekan depan disepakati diskusi dengan tema “Jual Beli Ijon dalam Perspektif Ekonomi Syariah” bersama pemantik Bpk Titut Sudiono, M.E.Sy di ruang Fakultas Syariah.

 

Notulen: M. Nasrudin

Dihadiri oleh Andi Ali Akbar, Hendra Irawan, M. Nasrudin, Sukma Sari, dan Aisyah Khumairo.

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *